HOKI : Journal of Islamic Family Law
type: channel
description: HOKI : Journal of Islamic Family Law ini diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan. Jurnal HOKI : Journal of Islamic Family Law menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada hukum keluarga islam dengan ruang lingkup : Batasan Usia Perkawinan, Dampak Perkawinan, Fikih Mawaris. Fikih Munakahat, Harta Bersama, Hukum adat, Hukum Islam Diskresi, Hukum Islam, Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam, Kursus Pra Nikah, Legislasi, Penetapan Hakim Wali Nikah, Perceraian, Perkawinan Beda Agama, Saksi, Suami Mafqud, Syiqaq, Talak, Walimatul ‘urs. Bahasa yang digunakan dalam jurnal ini adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun, yaitu bulan Mei dan November. P-ISSN : 3021-727X E-ISSN : 3021-7229
publisher: Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan
language: en
publication name: HOKI : Journal of Islamic Family Law
issn: 3021-727X
items: Peran Strategis Pengadilan Agama Bondowoso dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Maqasid Asy Syariah Abdul Majid An-Najjar
items: Zakat dan Pajak dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Normatif-Praktis serta Dampak Ekonomi pada Keluarga Muslim
items: Problematika Poligami Di Indonesia Analisis Normatif dan Sosiologis dalam Hukum Keluarga Islam
items: Analisis Yuridis Pemberian Label Halal di Setiap Produk Yang Beredar di Pasar Ekonomi Indonesia
items: Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur
items: Upaya Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dibawah Umur
items: Peran dan Efek Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Tengah-Tengah Masyarakat
items: Implementasi Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
items: Efektivitas Program Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah
items: Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia)
items: Upaya KUA dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Pasangan Perkawinan Di Bawah Umur
items: Pernikahan Dini dalam Perspektif Sosiologi
items: Peran Saksi Ahli Forensik dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan
items: Fatwa MUI tentang Produk Israel (Mendukung Israel dan Mendukung Produk yang Dukung Israel Haram)
items: Relevansi Fatwa dan Yurisprudensi di Era Globalisasi (Pengaruh Globalisasi terhadap Sistem Hukum di Indonesia)
items: Analisis Nikah Poligami Ditinjau dari Hukum Islam (Syarat Yang Ketat dan dalam Keadaan Tertentu)
items: Karakteristik Pemikiran Hukum Perkawinan Imam Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulum Al-Din
items: Tradisi Perhitungan Weton dalam Perkawinan Adat Perspektif ‘Urf
items: Demokrasi dan Politik Islam dalam Pesrspektif Siyasah Dusturiyah
items: Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini dimasa Pandemi Covid19
items: Problematika Keluarga terhadap Nafkah Suami akibat Pandemi Covid 19
items: Keharmonisan Rumah Tangga dalam Pernikahan Perjodohan: (Studi Kasus di Desa Punggulrejo Kecamatan Rengel Tuban)
items: Tinjauan Hukum Islam terkait Larangan Hubungan Intim setelah Melaksanakan Perkawinan dihadapan Jenazah
items: Analisis Perbandingan Batas Minimal Usia Perkawinan menurut Empat Mazhab
items: Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Tuban
items: Fenomena Larangan Perkawinan Adat Takepek menurut Hukum Islam
items: Implementasi Pasal 149 (B) Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Suami pada Istri Pasca Perceraian
items: Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa (Adu Pojok)
items: Tinjauan Hukum Islam terhadap Budaya Cocok Weton dalam Perkawinan
items: Penetapan Jumlah Mahar yang Disesuaikan Waktu Pernikahan Menurut Hukum Islam

Peran Strategis Pengadilan Agama Bondowoso dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Maqasid Asy Syariah Abdul Majid An-Najjar
type: item
description: Fenomena pernikahan usia dini masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bondowoso, yang hingga kini mencatat angka tinggi dalam pengajuan dispensasi nikah. Padahal, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah dengan tegas menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Kondisi tersebut menimbulkan dilema antara penerapan hukum positif, tekanan sosial-budaya yang kuat, serta nilai-nilai syariat Islam yang hidup di masyarakat. Penelitian ini berupaya menjawab dua pokok permasalahan utama. Pertama, bagaimana peran strategis Pengadilan Agama Bondowoso dalam mencegah pernikahan dini ditinjau dari perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah Abdul Majid An-Najjar. Kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi pencegahan tersebut menurut pandangan maqāṣid. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan praktik pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bondowoso serta menganalisisnya melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah, agar dapat memberikan pemahaman akademis dan praktis terkait upaya perlindungan anak oleh lembaga peradilan agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bondowoso menjalankan peran strategis melalui kebijakan pengetatan dispensasi nikah, edukasi hukum kepada masyarakat, serta kerja sama lintas lembaga. Dalam pandangan maqāṣid al-syarī‘ah, kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), melindungi keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan menjaga kehormatan (ḥifẓ al-‘irḍ). Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan literasi hukum dan kesadaran sosial masyarakat sebagai upaya menekan angka pernikahan anak, sehingga nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan syariat dapat terwujud secara berkelanjutan.
subject: Articles
  topic: section
subject: Pengadilan Agama Bondowoso
  topic: keywords
subject: Pernikahan Dini
  topic: keywords
subject: Dispensasi Nikah
  topic: keywords
subject: Maqasid Syariah
  topic: keywords
subject: Abdul Majid An-Njjar
  topic: keywords
creator: Rosihan gustiawan afandi Rosihan
creator: Saini
creator: Zaenol Hasan
rights: Copyright (c) 2025 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2025-12-03
publication date: 2025-12-03
starting page: 1
ending page: 18
doi: 10.55352/hki.v3i2.2296

Zakat dan Pajak dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Normatif-Praktis serta Dampak Ekonomi pada Keluarga Muslim
type: item
description: Zakat dan pajak merupakan dua instrumen keuangan yang memiliki fungsi berbeda namun sering diperdebatkan dalam konteks hukum Islam. Zakat dipandang sebagai kewajiban ilahiah yang memiliki legitimasi normatif berdasarkan Al-Qur’an dan hadis, sedangkan pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang lahir dari kebutuhan fiskal modern. Di Indonesia, muncul wacana penyamaan zakat dengan pajak yang menimbulkan perdebatan normatif sekaligus praktis, karena menyentuh aspek ibadah dan kebijakan negara. Artikel ini bertujuan menganalisis penyamaan zakat dan pajak dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan normatif-praktis serta menelaah dampaknya terhadap ekonomi keluarga Muslim. Analisis normatif menegaskan bahwa zakat tidak dapat digantikan oleh pajak karena memiliki landasan transendental, sementara pajak bersifat administratif dan temporal. Namun, pada tataran praktis, keduanya dapat disinergikan melalui kebijakan fiskal, seperti insentif pengurangan pajak bagi muzaki. Sinergi ini penting untuk mencegah beban ganda (double burden) yang dirasakan keluarga Muslim dalam memenuhi kewajiban zakat sekaligus pajak. Selain itu, kajian ini menemukan bahwa integrasi zakat dan pajak dapat meringankan beban ekonomi keluarga, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, serta mendukung pembangunan nasional. Dengan demikian, penyamaan secara mutlak tidak relevan secara syariah, namun sinergi keduanya menjadi solusi moderat yang sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan keluarga Muslim
subject: Articles
  topic: section
subject: Zakat
  topic: keywords
subject: Pajak
  topic: keywords
subject: Hukum
  topic: keywords
subject: hukum islam
  topic: keywords
subject: Ekonomi Keluarga Muslim
  topic: keywords
subject: Analisis Normatif-Praktis
  topic: keywords
creator: Mohammad Subhan
rights: Copyright (c) 2025 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2025-09-08
publication date: 2025-09-08
starting page: 48
ending page: 57
doi: 10.55352/hki.v3i1.2200

Problematika Poligami Di Indonesia Analisis Normatif dan Sosiologis dalam Hukum Keluarga Islam
type: item
description: Polygamy is a practice permitted under Islamic law with strict conditions, but its implementation in Indonesia often sparks debate both normatively and sociologically. Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI) have imposed more restrictive regulations on the practice of polygamy to ensure the protection of women's and children's rights. This article aims to analyze the issues surrounding polygamy in Indonesia through a normative approach to Islamic legal texts and regulations, as well as a sociological approach to the evolving social reality. The findings of the study indicate that the practice of polygamy is often The study findings indicate that the practice of polygamy is often influenced by economic, social, and cultural factors, while religious courts serve as a legal filter to ensure the fulfillment of the principle of justice. This analysis emphasizes the importance of reinterpreting the maqāṣid al-syarī‘ah in the practice of polygamy to remain relevant to the values of justice, gender equality, and the protection of human rights.
subject: Articles
  topic: section
subject: Polygamy
  topic: keywords
subject: Islamic Family Law
  topic: keywords
subject: Normative Approach
  topic: keywords
subject: Sociological Approach
  topic: keywords
creator: Fahrun Dama
rights: Copyright (c) 2025 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2025-09-08
publication date: 2025-09-08
starting page: 42
ending page: 47
doi: 10.55352/hki.v3i1.2185

Analisis Yuridis Pemberian Label Halal di Setiap Produk Yang Beredar di Pasar Ekonomi Indonesia
type: item
description: Indonesia as a country with the majority Muslim religion needs attention to food product that are free in the market, but also needs to be noted that the food consumed is healthy. Basically, the inclusion of halal labeling is not mondatory or voluntary, but if a manufacturer is found to falsify a label without a certificate being carried out, the producer will be sanctioned in accordance with the applicable laws or regulations. This is done so that people know clear and honest information about the products they buy in the market. In this thesis the author uses normative research methods. The purpose of this paper is to find out how to label and sanction what is imposed if the producer violates the provisions of halal certification and labeling. Related to the licensing of certification is the authority (MUI) through the (LPPOM MUI) and for labeling were carried out by (BPPOM) after obtaining the permit file from LPPOM MUI. Regarding the law on guarantee of halal product number 33 of 2014 still awaiting government regulations (PP) to be carried out in accordance with the laws of the Halal Product Guarantee Board (BPJPH) later after the PP is issued, the certification authority is at BPJPH.
subject: Articles
  topic: section
subject: Halal label
  topic: keywords
subject: sanctions for business actors
  topic: keywords
creator: Risval Gogou
creator: Ahmad Burhan Hakim
rights: Copyright (c) 2025 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2025-09-08
publication date: 2025-09-08
starting page: 30
ending page: 41
doi: 10.55352/hki.v3i1.2160

Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur
type: item
description: Underage marriage is still a social problem in many parts of Indonesia. This research uses a qualitative approach to reveal the factors that cause early marriage in Ujungpangkah. The research method uses a qualitative approach. The findings show that poverty, promiscuity, weak parental supervision, and misuse of technology are the dominant factors. In addition, marriage dispensation through religious courts also reinforces this practice even though the minimum age limit for marriage has been regulated in Law No. 16/2019. Interestingly, in some cases early marriage does not always result in divorce, although long-term risks related to education, mental and health remain a concern.
subject: Articles
  topic: section
subject: Pernikahan Dini
  topic: keywords
subject: Dispensasi Nikah
  topic: keywords
subject: Pengawasan Orang Tua
  topic: keywords
creator: Lina Ustikorini
rights: Copyright (c) 2025 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2025-09-08
publication date: 2025-09-08
starting page: 22
ending page: 29
doi: 10.55352/hki.v3i1.2123

Upaya Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dibawah Umur
type: item
description: Although the minimum age for marriage has been set by law, underage marriage is still a major social problem in many parts of Indonesia. The purpose of the study describes how efforts and tactical initiatives undertaken by the Office of Religious Affairs (KUA) to stop and reduce child marriage. The methods used in this research are in-depth interviews, field observations to collect qualitative data. From the research conducted, it shows that the KUA has implemented education to reduce, and suppress the number of early marriages. Among other preventive measures, according to the research findings is the conduct of official meetings attended by village heads who are then expected to provide education to their communities.
subject: Articles
  topic: section
subject: Underage Marriage
  topic: keywords
subject: Efforts and Tactical Initiatives
  topic: keywords
subject: KUA
  topic: keywords
creator: Muhammad Syifa’uddin
creator: R. Zainul musthofa
rights: Copyright (c) 2025 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2025-09-08
publication date: 2025-09-08
starting page: 14
ending page: 21
doi: 10.55352/hki.v3i1.2048

Peran dan Efek Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Tengah-Tengah Masyarakat
type: item
description: as a fatwa institution needs to synergize with related institutions and the government in carrying out its mandate, so that it can work with strong power. And the MUI in Indonesia will be faced with the diverse characters of a multicultural society. Another factor is that the Muslim community in Indonesia was created due to the da’wah process, so the MUI must be involved in the world of da’wah in order to build closeness with the community. Because Indonesian society is an Eastern society that upholds morals or good manners, the appropriate preaching for them is philanthropic preaching that prioritizes humanity and compassion. If the MUI is supported by the government, severa related institutions and enters the hearts of the people, it will have a good effect on its fatwa and it will even become an elegant fatwa in society
subject: Articles
  topic: section
subject: Efek
  topic: keywords
subject: Fatwa MUI
  topic: keywords
subject: Peran
  topic: keywords
creator: Nur Yasin
creator: Muhamad Shobirin
creator: Siti Amina
rights: Copyright (c) 2025 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2025-05-08
publication date: 2025-05-08
starting page: 1
ending page: 13
doi: 10.55352/hki.v3i1.1849

Implementasi Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
type: item
description: The Sakinah Family Service Center (Pusaka Sakinah) is a program initiated by the Ministry of Religion to strengthen family resilience through guidance and consultation services at the Office of Religious Affairs (KUA). This research aims to analyze the implementation of Pusaka Sakinah in KUA Paciran District, Lamongan Regency and its impact on the community. The research method used is descriptive qualitative. Data was obtained through in-depth interviews, observation and document analysis. The research results show that Pusaka Sakinah has played a role in providing marriage guidance services, family conflict mediation, and family resilience education.
subject: Articles
  topic: section
subject: Pusaka Sakinah
  topic: keywords
subject: Family Resilience
  topic: keywords
subject: Guidance Services
  topic: keywords
creator: Sutopo Sutopo
rights: Copyright (c) 2025 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2025-02-06
publication date: 2025-02-06
starting page: 67
ending page: 74
doi: 10.55352/hki.v2i2.1607

Efektivitas Program Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah
type: item
description: The formation of a sakinah family is one of the goals of marriage. In its implementation, married couples must build positive and harmonious patterns of interaction in order to create harmony in the household. The type of research used is empirical legal research, which aims to see how the implementation of the pusaka sakinah program is carried out at the KUA of Paciran District, Lamongan Regency. Data collection is based on interviews with selected resource persons who understand and are directly related to the program, namely the Head of the KUA, the Penghulu, and the Extension Officer. The results showed that the implementation of the sakinah heirloom program at the KUA of Paciran District, Lamongan Regency based on analysis in accordance with Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, has been carried out well but not all of them are optimal because the existing rules do not yet have firmness, such as the inclusion of the sakinah heirloom program as a requirement for divorce registration, in terms of the community, the community is enthusiastic about this program.
subject: Articles
  topic: section
subject: Effectiveness
  topic: keywords
subject: Family
  topic: keywords
subject: Pusaka Sakinah
  topic: keywords
creator: Fahrun Dama
rights: Copyright (c) 2025 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2025-02-04
publication date: 2025-02-04
starting page: 59
ending page: 66
doi: 10.55352/hki.v2i2.1602

Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia)
type: item
description: Dalam Islam poligami dibolehkan tanpa perlu izin istri pertama, tetapi dalam hukum Indonesia, suami yang ingin berpoligami harus mengajukan izin kepada pengadilan dan atasannya (untuk PNS). Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan 45 Tahun 1990 mengatur bahwa PNS pria yang ingin berpoligami harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Ketentuan ini dianggap kurang sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM) karena membedakan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam hal perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aturan izin poligami bagi PNS dalam perspektif hukum Islam dan HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dalam hukum Islam tidak ada kewajiban meminta izin, dalam peraturan Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami yang ingin berpoligami harus memperoleh izin dari pengadilan agama dan mengikuti prosedur yang berlaku. Selain itu, HAM tidak mengatur poligami karena mengutamakan kesetaraan gender dalam perkawinan monogami. Penelitian menyarankan agar PNS yang ingin berpoligami harus mematuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta berlaku adil terhadap istri-istri mereka, sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan hukum yang ada.
subject: Articles
  topic: section
subject: Polygamy
  topic: keywords
subject: Civil Servants
  topic: keywords
subject: Islamic Law
  topic: keywords
subject: Human Rights
  topic: keywords
creator: Siti Aminah
creator: R. Zainul Mushthofa
rights: Copyright (c) 2025 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2025-01-20
publication date: 2025-01-20
starting page: 35
ending page: 58
doi: 10.55352/hki.v2i2.1562

Upaya KUA dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Pasangan Perkawinan Di Bawah Umur
type: item
description: The background of this research is the high rate of divorce for underage couples in KUA, Sekaran District, Lamongan Regency. So that researchers are interested in knowing what factors are the cause of divorce in underage couples and what efforts have been made by the KUA of Sekaran District, Lamongan Regency to reduce the number of divorces in underage married couples. The type of research used by researchers is empirical juridical research, which uses data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data collected by the authors, then analyzed through the process of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study showed that there was a synchronization of problems that were resolved by the KUA of Sekaran District, Lamongan Regency, but they were divorced due to economic problems, infidelity and communication. Therefore KUA provides space and time for consultation as a form of coaching or assistance. The efforts of the KUA in Sekaran District, Lamongan Regency are efforts to foster and assist marriage, and Marriage Socialization from the KUA in Sekaran District in collaboration with the Lamongan BPKBN which aims to provide understanding to the community about the purpose of marriage, the age limit for marriage, carrying out marriages according to the provisions (Islamic law, overcoming conflicts in the household, and what are the responsibilities of husband and wife in the household. Meanwhile, the KUA has currently made efforts since 2020 until now. This effort has been running for 3 years and has had a positive impact on reducing the divorce rate for underage couples in 2022 in Sekaran District, Lamongan Regency.
subject: Articles
  topic: section
subject: KUA
  topic: keywords
subject: Underage Marriage
  topic: keywords
subject: Divorce
  topic: keywords
creator: M. Khoirudin Romadhoni
rights: Copyright (c) 2024 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2024-12-23
publication date: 2024-12-23
starting page: 17
ending page: 34
doi: 10.55352/hki.v2i2.1470

Pernikahan Dini dalam Perspektif Sosiologi
type: item
description: Early marriage is a significant social issue in Indonesia, considering its impact on individual and societal development. This article aims to analyze the social and cultural factors that influence early marriage and its impact from a sociological perspective. The study was conducted using a qualitative approach using literature studies. The results showed that customary norms, educational inequality, and economic pressures were the main factors causing early marriage. The impacts in question include poor reproductive health, psychological pressure, and socio-economic inequalities.
subject: Articles
  topic: section
subject: Early Marriage
  topic: keywords
subject: Sociology
  topic: keywords
subject: Norms
  topic: keywords
creator: Ach Nurhamid Awalluddin
rights: Copyright (c) 2024 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2024-12-12
publication date: 2024-12-12
starting page: 10
ending page: 16
doi: 10.55352/hki.v2i2.1339

Peran Saksi Ahli Forensik dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan
type: item
description: The role of autopsik expert witnesses is very important in the process of proving criminal cases, especially murder. The process of examining criminal cases in court, there must be two valid pieces of evidence as a minimum standard. In relation to murder cases, judges need autopsik experts to find out the causes of a crime. The autopsik expert's testimony in the Visum et Repetrium plays an important role in deciding a criminal case, because it contains information about the causes that are the result of murder.
subject: Articles
  topic: section
subject: Expert Witness
  topic: keywords
subject: Autopsiks
  topic: keywords
subject: Crime
  topic: keywords
subject: Murder
  topic: keywords
creator: Ilyas Rahman
creator: Handar Subhandi Bakhtiar
rights: Copyright (c) 2024 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2024-12-12
publication date: 2024-12-12
starting page: 1
ending page: 9
doi: 10.55352/hki.v2i2.1312

Fatwa MUI tentang Produk Israel (Mendukung Israel dan Mendukung Produk yang Dukung Israel Haram)
type: item
description: The Indonesian Ulema Council (MUI) is an organization that can provide advice and suggestions regarding legal, religious and social issues, through its product called fatwa. Even though MUI fatwas do not have the same position as positive law which has binding power for all citizens, MUI fatwas can or can have binding power after first being transformed into statutory regulations. In fact, the fatwas produced by the MUI have made a positive contribution to the Indonesian regulatory system, both in criminal and civil law. The existence of MUI fatwas has become the most important part of the national legal system within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia which is based on the first principle, namely Belief in One Almighty God and one of the living laws is Islamic law. However, it is felt that the authority of fatwas has not yet received its proper place and position in national and state life, and even MUI fatwas are still being debated and considered cynical.
subject: Articles
  topic: section
subject: MUI fatwa
  topic: keywords
subject: Islamic Law and Legislation
  topic: keywords
creator: Assegaf Gavlek
creator: Sutopo Sutopo
rights: Copyright (c) 2024 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2024-06-01
publication date: 2024-06-01
starting page: 1
ending page: 15
doi: 10.55352/hki.v2i1.912

Relevansi Fatwa dan Yurisprudensi di Era Globalisasi (Pengaruh Globalisasi terhadap Sistem Hukum di Indonesia)
type: item
description: Fatwa and jurisprudence are two important instruments in the life of Indonesian society, especially the Muslims. Fatwa is a guideline of Islamic law issued by the scholars, while juriprudency is the result of the judges in deciding a matter. In the era of globalization, both instruments remained relevant and important to the Indonesian society. Fatwa remains relevant in the era of globalization because it is able to provide solutions to the various problems that arise in society. Fatwa can be formulated by a comprehensive method, that is, by integrating Islamic values with universal values. Thus, the fatwa can be the right guideline for Indonesian society especially the Muslims in the face of the challenges of globalization. Jurisprudence also remains relevant in the era of globalization as it can be a reference for judges in deciding a case. Jurisprudence can provide an overview of how Indonesian law is applied in real life. Thus, jurisprudence can be a source of law that adapts to changing times. The development of fatwa and jurisprudence can be done by involving various stakeholders, whether scholars, judges, the public, academics, or the public.
subject: Articles
  topic: section
subject: Fatwa
  topic: keywords
subject: Jurisprudence
  topic: keywords
subject: Indonesian Law
  topic: keywords
creator: Aqmarul Kirom Ashofchatul Wahid
rights: Copyright (c) 2024 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2024-06-01
publication date: 2024-06-01
starting page: 16
ending page: 28
doi: 10.55352/hki.v2i1.911

Analisis Nikah Poligami Ditinjau dari Hukum Islam (Syarat Yang Ketat dan dalam Keadaan Tertentu)
type: item
description: In principle, in Islam there is the ability to practice polygamy, but absolute conditions apply to a husband. This absolute requirement is the ability to marry only 4 wives and to be able to treat his wives fairly. If the conditions that apply to adi cannot be fulfilled by a husband, then he is obliged to marry only one wife. Provisions regarding polygamy in Indonesia have been regulated in Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, and as a form of positive response to regulate a husband who wants to marry more than one person. Likewise, the Compilation of Islamic Law regulates polygamy provisions and conditions for practicing polygamy for Muslims. Ideally, both regulations - Law no. 1/1974 and KHI--aims to provide provisions and requirements for husbands who wish to remarry (polygamy). These provisions aim to at least minimize abusive attitudes on the part of husbands (men) towards wives (women). This is also for the sake of creating a family that is sakinah, mawaddah and rahmah.
subject: Articles
  topic: section
subject: Provisions for Polygamy
  topic: keywords
subject: Law no. 1 of 1974
  topic: keywords
subject: KHI
  topic: keywords
creator: ahmad yofi alfatikh
rights: Copyright (c) 2024 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2024-06-01
publication date: 2024-06-01
starting page: 44
ending page: 60
doi: 10.55352/hki.v2i1.910

Karakteristik Pemikiran Hukum Perkawinan Imam Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulum Al-Din
type: item
description: This research focuses on al-Ghazali's thoughts regarding marriage law as outlined in his masterpiece, Ihya' Ulum al-Din. To track the focus of the research, a descriptive-analytical research method was used. Through this method, a finding was produced regarding the characteristics of al-Ghazali's thinking regarding marriage law, namely the inadequate explanation of the hadith he quoted, both in terms of istinbath al-ahkam and its validity status. This also includes quoting misogynist hadiths. This was caused by al-Ghazali's obsession with composing Ihya' which was not intended to explain the propositions but rather to provide guidance for every Muslim to obtain Allah's approval.
subject: Articles
  topic: section
subject: Al-Ghazali
  topic: keywords
subject: Ihya' Ulum al-Din
  topic: keywords
subject: Marriage Law
  topic: keywords
creator: Nor Salam
rights: Copyright (c) 2024 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2024-06-01
publication date: 2024-06-01
starting page: 29
ending page: 43
doi: 10.55352/hki.v2i1.908

Tradisi Perhitungan Weton dalam Perkawinan Adat Perspektif ‘Urf
type: item
description: Dalam perkawinan, hukum adat di daerah-daerah tertentu memiliki sifat khusus, maksudnya hukum adat lebih dikedepankan daripada konstitusi tertulis misalnya hukum negara atau syariat Islam. Masyarakat Desa Tenggulun juga melaksanakan tradisi menghitung weton dalam tradisi pernikahan. Mula-mula menemukan kecocokan kedua mempelai melalui pemakaian perhitungan neptu kedua calon mempelai, lalu menemukan hari baik yang akan digunakan sebagai hari penyelenggaraan pernikahan. Pemakaian perhitungan weton yang paling penting dalam upacara pernikahan ialah untukmenentukan hari baik ketka penyelenggaraan ijab qabul, adapun untuk acara walimah menyesuaikan waktu ijab. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaiman tinjauan ‘urf terhadap perhitungan weton dalam tradisi pernikahan adat Jawa di Pendekatan penelitian ini ialah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang diajukan untuk menguraikan serta menganalisis fenomena, kejadian, aktivitas masyarakat, sikap, keyakinan, anggapan, gagasan orang secara individu maupun komunal. Dimaknai juga sebagai pencarian makna, pemahaman, pemahaman, pemaknaan mengenai sebuah kejadian, peristiwa atau kehidupan manusia dengan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual, serta menyeluruh. Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut Praktik perhitungan weton di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dilakukan oleh perjangga, dalam pandangan ‘urf termasuk dalam ‘urf shahih karena telah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai ‘urf yang dapat diterima. Syarat yang dimaksud ialah tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menimbulkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan, berlaku umum di kalangan kaum muslim, dan tidak berlaku dalam ibadah mahdhah.
subject: Articles
  topic: section
subject: marriage
  topic: keywords
subject: tradition
  topic: keywords
subject: weton
  topic: keywords
creator: janeko
creator: Uzlah Wahidah
rights: Copyright (c) 2024 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2024-06-01
publication date: 2024-06-01
starting page: 61
ending page: 72
doi: 10.55352/hki.v2i1.891

Demokrasi dan Politik Islam dalam Pesrspektif Siyasah Dusturiyah
type: item
description: Reformation is a new chapter in political and social dynamics in Indonesia. The implementation of democracy in Indonesia cannot be separated from this major event. So with elections as the basis for implementing democracy, Indonesia is able to carry out this safely and in a controlled manner. So it is natural that Indonesia is a country with the world's largest Muslim population and is able to implement democracy well. Despite the fact that many countries with Muslim majority populations in the world have not been able to implement this. Deliberation is one of the important values ​​in Islam that operates and is in accordance with Islamic politics and siyasah dusturiyah as part of the administration of Islamic politics itself. Islam itself in concept and value will indeed go hand in hand with democracy which we consider to be the most ideal political system and ideology at this time. Islam and democracy also uphold justice as well as Pancasila. The methodology we use is descriptive qualitative and uses a research library to make it easier for us to conduct research. So it was found that democracy, Islamic politics from the perspective of siyasah dusturiyah is something that is in accordance with and does not conflict with Islam itself which loves peace and justice.
subject: Articles
  topic: section
subject: Reformation
  topic: keywords
subject: Democracy
  topic: keywords
subject: Islamic Politics
  topic: keywords
creator: Ahmad Burhan Hakim
creator: Satryo Pringgo Sejati
rights: Copyright (c) 2024 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2024-06-01
publication date: 2024-06-01
starting page: 73
ending page: 81
doi: 10.55352/hki.v2i1.852

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini dimasa Pandemi Covid19
type: item
description: As human life develops, problems arise in society, namely the frequent occurrence of marriages carried out by someone who is not yet old enough to get married, therefore the role of the KUA is needed in minimizing early marriage. The research method used in this research is a research method using a qualitative approach, where the research carried out is descriptive. The results of the analysis show that the increase in the number of early marriages during the Covid-19 period was caused by people who had minimal knowledge about the importance of minimum marriage limits and about the psychological and reproductive health impacts for someone who married early. The KUA has minimized early marriage by playing an administrative role and providing outreach to the community so that they are more enthusiastic about the importance of the minimum age limit for early marriage which is carried out evenly both in institutions and in villages in the sub-district.
subject: Articles
  topic: section
subject: The role of the KUA
  topic: keywords
subject: Early-age marriage
  topic: keywords
subject: Minimum Age Limit
  topic: keywords
creator: Ach. Syah Khoirun Na’im
creator: Muhyidin Muhyidin
creator: Sutopo Sutopo
rights: Copyright (c) 2023 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2025-09-07
publication date: 2025-09-07
starting page: 58
ending page: 69
doi: 10.55352/hki.v1i2.731

Problematika Keluarga terhadap Nafkah Suami akibat Pandemi Covid 19
type: item
description: A harmonious family is formed by itself, namely from those who build the family, not from ancestral inheritance. A harmonious family is formed thanks to the efforts of family members who communicate and interact with each other in the family environment. Researchers used qualitative research methods with descriptive research type. Qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people or observed behavior. The research results show that the outbreak of Covid-19 caused many heads of families to lose their jobs, they only worked as motorbike taxi drivers and workers selling corn rice. So many family needs cannot be met because the income provided by the husband is only enough for food, and that is why disputes often occur in the family.
subject: Articles
  topic: section
subject: Harmonious family
  topic: keywords
subject: Covid 19
  topic: keywords
subject: Livelihood
  topic: keywords
creator: Alivia Dewi Intan Fitriani
rights: Copyright (c) 2023 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2025-09-07
publication date: 2025-09-07
starting page: 70
ending page: 78
doi: 10.55352/hki.v1i2.729

Keharmonisan Rumah Tangga dalam Pernikahan Perjodohan: (Studi Kasus di Desa Punggulrejo Kecamatan Rengel Tuban)
type: item
description: Arranged marriage is one of the cultures in an effort to achieve marriage. An arranged marriage is the first opportunity for two people to get to know each other. In Islam, arranged marriage is often translated as "khitba". This research uses a qualitative approach, where the method used is to collect data from interviews in accordance with planned interests. Field research is essentially to find specifically and the reality of what has happened in society. The results of the analysis show that household harmony in arranged marriages, if seen from the naked eye, can be said to be running like a husband and wife in general, but there is inequality in the implementation of rights and obligations from four categories of rights and obligations, namely the rights and obligations of external support, the rights and obligations of internal support. , hadlanah, and how couples deal with family problems that result in one party feeling burdened. Keywords: Arranged marriage; household harmony; Rights and obligations.
subject: Articles
  topic: section
subject: Arranged marriage
  topic: keywords
subject: Household Harmony
  topic: keywords
subject: Rights and Obligations
  topic: keywords
creator: Zaenal Mahmudi
creator: Ach Nurhamid Awalluddin
rights: Copyright (c) 2023 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2025-09-07
publication date: 2025-09-07
starting page: 79
ending page: 90
doi: 10.55352/hki.v1i2.728

Tinjauan Hukum Islam terkait Larangan Hubungan Intim setelah Melaksanakan Perkawinan dihadapan Jenazah
type: item
description: The Corpse Marriage Tradition is a traditional marriage tradition in a particular society, usually this traditional marriage model is carried out before the body is buried, and the process of carrying out this marriage is carried out near the body, similar to what is done by some of the community in Larangan Hamlet, Dalgan Village, District. Panceng District. Gresik. This research uses a qualitative approach, where data is collected using observation and interview methods in accordance with planned interests. The results of this research are that a buried marriage according to the view of Islamic law is valid because the conditions for harmony are met, and the legal status of the marriage is that it is permissible to carry out the traditional marriage model of dead marriage because there is no conflict with the provisions of Islamic marriage.
subject: Articles
  topic: section
subject: Corpse Marriage
  topic: keywords
subject: Islamic law
  topic: keywords
subject: Tradition
  topic: keywords
creator: Abdul Rohman
rights: Copyright (c) 2024 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2025-09-07
publication date: 2025-09-07
starting page: 91
ending page: 100
doi: 10.55352/hki.v1i2.726

Analisis Perbandingan Batas Minimal Usia Perkawinan menurut Empat Mazhab
type: item
description: Marriage is a sunnatullah that generally applies to all of Allah's creatures, both humans, animals and plants. This research aims to analyze the comparison of minimum marriage age limits according to four schools of thought, using qualitative research methods in the type of literature study. From the research it was found that the Qur'an and hadith do not specifically mention the minimum age limit for marriage. The fuqaha set an age limit as determining the age of puberty. Imam Syafi'i School, Hambali, Hanafi, a child is considered to be mature when he is 15 years old. Meanwhile, the Imam Maliki school of thought also limits the age of 17 years as the age of puberty.
subject: Articles
  topic: section
subject: Marriage
  topic: keywords
subject: Age Limits
  topic: keywords
subject: Four Mazhabs
  topic: keywords
creator: Alwi Ikhsan
creator: Abd Hadi
creator: Janeko Janeko
rights: Copyright (c) 2024 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2025-09-07
publication date: 2025-09-07
starting page: 101
ending page: 112
doi: 10.55352/hki.v1i2.725

Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Tuban
type: item
description: Allah SWT has prescribed marriage with the aim of creating a harmonious relationship and relationship boundaries between two people who are considered to have reached their age, but in fact there are marriages that occur even though they are still under the age determined by law. This research is a type of field research with a focus on studying the Juridical-Empirical approach. The judge's considerations at the Tuban Religious Court in granting the request for dispensation for underage marriage in case no. 739/Pdt.P/2021/PA.Tbn. because the judge considers the sociological factors of the child and to prevent something bad happening to the child if they are not married immediately because the child and the child's future husband have been dating for a long time and have loved each other for a long time.
subject: Articles
  topic: section
subject: Dispensasi
  topic: keywords
subject: Perkawinan
  topic: keywords
subject: Di Bawah Umur
  topic: keywords
creator: Khaeruddin Mohammad
creator: Zamroni Ishaq
creator: Sholihuddin Sholihuddin
rights: Copyright (c) 2024 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2025-09-07
publication date: 2025-09-07
starting page: 113
ending page: 123
doi: 10.55352/hki.v1i2.720

Fenomena Larangan Perkawinan Adat Takepek menurut Hukum Islam
type: item
description: The customary prohibition on marriage in the month of Takepek or in the Islamic calendar is called the month of zulqa'dah, is still held firmly by some people in Kelompang Gubug Village, even though Islam considers that all months are good for holding marriages. This research wants to find out what factors cause the prohibition to marry in the month of Zulqa'dah. The method used is empirical/field research with a qualitative approach. Sources of data obtained in the form of primary data and secondary data. As for how to obtain data in the field through observation, interviews and documentation. Based on the results of the research conducted, it was revealed that the factors that influence the prohibition of getting married in the month of Takepek/zulqa'dah are, due to following ancestral customs, and some people believe that the month of Takepek is an unlucky month, if you violate this taboo you will be unlucky in your marriage. Therefore, in a review of Islamic law, this practice is included as an act of shirk. Even so, in the month of Takepe/Zulqa'dah, according to some shops, there is no difference with marriages in other months.
subject: Articles
  topic: section
subject: Marriage
  topic: keywords
subject: Islamic Law
  topic: keywords
subject: Takepek/zulqa’dah
  topic: keywords
creator: Sulhanuddin Sulhanuddin
creator: Karmuji Karmuji
rights: Copyright (c) 2023 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2025-09-01
publication date: 2025-09-01
starting page: 1
ending page: 9
doi: 10.55352/hki.v1i1.549

Implementasi Pasal 149 (B) Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Suami pada Istri Pasca Perceraian
type: item
description: Iddah is a mass that must be awaited by a woman who has been divorced from her husband or left by her husband and cannot marry another person during the iddah period, to know that her womb is clean. This study aims to determine the Implementation of Article 149 (b) Compilation of Islamic Law Concerning Husband's Obligations on Post-Divorce Wives in Gunung Teguh Village, Sangkapura District, Bawean Island. This research uses descriptive qualitative method. Data collection methods used by researchers are field research, observation, interviews, and documentation as well as taking from the supporting literature to be used as a reference. The results of this study indicate that the implementation of Article 149 (b) of the Compilation of Islamic Law is not carried out in accordance with the regulations of Article 149 letter b of the Compilation of Islamic Law.
subject: Articles
  topic: section
subject: Divorce
  topic: keywords
subject: Iddah
  topic: keywords
subject: article 149 letter b Compilation of Islamic Law
  topic: keywords
creator: Shofwatul Widad
creator: R. Zainul Musthofa
rights: Copyright (c) 2023 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2025-09-01
publication date: 2025-09-01
starting page: 10
ending page: 18
doi: 10.55352/hki.v1i1.548

Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa (Adu Pojok)
type: item
description: A Corner Meet marriage is a marriage that is prohibited because the house of the prospective bride and groom meets each other corner of the house. Whereas in Islam it does not regulate the location of the house if you are going to get married, it is important that you meet the criteria that have been determined according to Islam. This research wants to find out how Islamic law reviews the tradition of corner-fighting traditional marriages in Sendangagung Village. As for this study using qualitative methods. This research also includes the category of field research. This method was chosen in order to obtain in-depth and comprehensive research data regarding Javanese traditional marriages fighting corners in Sendangagung Village, Paciran District, Lamongan Regency. The results of this study indicate that from the point of view of Islamic law, corner-to-corner marriages are still valid.
subject: Articles
  topic: section
subject: Islamic Law
  topic: keywords
subject: Javanese Traditional Marriage
  topic: keywords
subject: Corner Meet
  topic: keywords
creator: Laili Hidayah
creator: Risval Gogou
creator: Muhyidin Muhyidin
rights: Copyright (c) 2023 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2025-09-01
publication date: 2025-09-01
starting page: 19
ending page: 29
doi: 10.55352/hki.v1i1.547

Tinjauan Hukum Islam terhadap Budaya Cocok Weton dalam Perkawinan
type: item
description: Marriage is a relationship between two humans, namely men and women in fulfilling religious orders by living a family life in a household and aims to form a peaceful and harmonious community life. In practice, marriages are often carried out with various considerations, one of which is the weton consideration. Therefore, this research wants to examine how awareness of Islamic law regarding cultural practices that are suitable for weton in marriage in Sumur Geneng Village, Jenu District, Tuban Regency. Data collection methods used in this research are interviews, documentation, and observation. In this study, the data obtained directly from the research, namely primary data obtained from interviews and secondary data obtained from books or library materials, documentation that describes the condition of the people of Sumur Geneng Village, Jenu District, Tuban Regency. From the results of this study, it is found that people's understanding of the culture that is suitable for weton is actually only an endeavor, and reduces mere doubts. The calculation of the proper weton does not conflict with Islamic law because it is implied in the Al-Qur'an and the hadith of the Prophet Muhammad and is in accordance with the principles of Islamic law. Apart from that, the calculation of the weton of the prospective bride and groom is actually part of the endeavor, everything is up to His irodrat square.
subject: Articles
  topic: section
subject: Marriage
  topic: keywords
subject: Fit Weton
  topic: keywords
subject: Islamic law
  topic: keywords
creator: Lina Ustikorini
creator: Zamroni Ishaq
rights: Copyright (c) 2023 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2025-09-01
publication date: 2025-09-01
starting page: 30
ending page: 38
doi: 10.55352/hki.v1i1.546

Penetapan Jumlah Mahar yang Disesuaikan Waktu Pernikahan Menurut Hukum Islam
type: item
description: Dowry is something that must be given by a man to a woman in order to gain control over all of her limbs. This research wants to find out how the law determines the amount of dowry in marriage customs according to Islamic law in the village of Gunung Teguh Sangkapura. This study uses a descriptive analysis methodology with a qualitative approach and field research, which is in the form of a field, namely by going directly to the field to explore the practice of giving dowry which is adjusted to the time of the wedding and interviewing the bride and groom. The results of this study indicate that the determination of dowry according to the Imams of 4 schools of thought is not interpreted as payment, but is intended to elevate the dignity of women who since the time of ignorance had their dignity trampled upon.
subject: Articles
  topic: section
subject: Dowry which is adjusted
  topic: keywords
subject: Islamic Law
  topic: keywords
subject: Imam Madhhab
  topic: keywords
creator: Nurul Azizah
creator: Fahrun Dama
creator: Sutopo Sutopo
rights: Copyright (c) 2023 HOKI : Journal of Islamic Family Law
date: 2025-09-01
publication date: 2025-09-01
starting page: 39
ending page: 48
doi: 10.55352/hki.v1i1.545