The Republic : Journal of Constitutional Law
Jurnal The Republic : Journal of Constitutional Law ini dikelola oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan. Tujuan jurnal ini adalah sebagai sarana bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian asli atau artikel ulasan. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun, yaitu bulan April dan Oktober. Ruang lingkup yang dimuat dalam jurnal ini membahas berbagai topik hukum tata negara, antara lain: Hukum Administrasi Negara; Hukum Konstitusi; Hukum Pemerintahan Daerah; UU Pemerintahan Desa; Hukum Keuangan Negara; UU Pemilu; Hukum Lingkungan; Hukum Ketenagakerjaan; dan Hukum Negara. P-ISSN : 2988-7070 E-ISSN : 2988-6767
Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA DESA DI DESA BULUBRANGSI KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bulubrangsi, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, serta meninjau pelaksanaannya dari perspektif Siyasah Maliyah. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam pengelolaan keuangan publik yang tidak hanya dituntut oleh regulasi negara, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Dalam konteks ini, BPD memiliki fungsi penting sebagai lembaga representatif masyarakat yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan program-program desa yang didanai oleh dana desa. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan transparansi dan akuntabilitas dana desa di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan dalam perspektif siyasah maliyah. Bagaimana efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan transparansi dan akuntabilitas dana desa di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan ditinjau dari perspektif siyasah maliyah. Dari hasil pengamatan lapangan dan analisis dokumen, BPD Desa Bulubrangsi menunjukkan upaya nyata dalam mendorong keterbukaan informasi publik, terutama terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan dana desa. Rapat-rapat musyawarah desa rutin digelar sebagai forum untuk menyerap aspirasi dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui alokasi anggaran dan pelaksanaannya. Namun, masih terdapat kendala seperti kurang dilibatkanya masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dana desa, dan yang lebih penting melibatkan dalam pengawasan transparansi dan akuntabilitas dana desa.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas
Copyright (c) 2026 Rizka Bintang Agus Satriya, Moh. Sa’diyin, Janeko
IMPLEMENTASI PROGRAM JALAN MANTAP DAN ALUS LAMONGAN (JAMULA) TERHADAP PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMONGAN DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH
Penelitian ini membahas Implementasi Program Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula) terhadap pembangunan Kabupaten Lamongan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah di Kecamatan Solokuro, sebagai bentuk pengawasan progress kinerja pemerintah kabupaten Lamongan terhadap program super prioritasnya.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Program Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula) dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamongan, khususnya di Kecamatan Solokuro, dengan menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah sebagai landasan normatif dan etis. Program Jamula sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas jalan diharapkan dapat mempercepat mobilitas dan mendukung pembangunan ekonomi serta sosial. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan program tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah yang menekankan pada keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah dalam mengatur urusan publik. Data yang dihimpun menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer berasal dari Bupati Kabupaten Lamongan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan Daerah pilih (Dapil) V, Camat Solokuro dan masyarakat di Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, website, Al- qur‟an, Hadist dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini bahwa program Jamula telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan Kabupaten Lamongan, namun terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya yang perlu diperbaiki agar lebih efektif dan berkelanjutan. Kajian ini memberikan rekomendasi agar pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dapat selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip siyasah dusturiyah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
Program Jamula, Pembangunan Infrastruktur, Siyasah Dusturiyah
Copyright (c) 2026 Jiddan Gamal Qondas, Abd. Hadi, Moh. Sa’diyin
KONSEP KEADILAN JOHN RAWLS’ DALAM PRAKTIK PENGUJIAN OPEN LEGAL POLICY OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
Penelitian ini membahas penafsiran konstitusional terhadap doktrin kebijakan hukum terbuka dalam praktik pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia serta kaitannya dengan prinsip keadilan dalam konsep John Rawls. Kebijakan hukum terbuka merupakan konsep yang menegaskan adanya kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan materi muatan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam UUD NRI 1945. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena harus tunduk pada batasan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (case approach), serta mengkaji berbagai putusan penting Mahkamah Konstitusi seperti Putusan Nomor 10/PUU-III/2005, 51-52-59/PUU-VI/2008, 22/PUU-XV/2017, 90/PUU-XXI/2023, dan 62/PUU-XXII/2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap kebijakan hukum terbuka mengalami perkembangan dinamis. Pada periode awal, Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip judicial restraint dengan menahan diri untuk tidak memasuki ranah pembentuk undang-undang. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi bertransformasi ke arah judicial activism dengan menilai substansi keadilan dari suatu kebijakan. Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi menjadikan keadilan sebagai ukuran utama dalam menentukan konstitusionalitas suatu norma yang bernilai kebijakan hukum terbuka, selaras dengan konsep keadilan dari John Rawls yang menekankan pure procedural justice. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa doktrin kebijakan hukum terbuka bukanlah wilayah kekuasaan mutlak pembentuk undang-undang, melainkan bagian integral dari mekanisme pengawasan konstitusional untuk mewujudkan keadilan substantif dalam negara hukum demokratis (rechtsstaat).
SISTEM MANAJEMEN PERATURAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN IRIGASIPERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan Sistem Manajemen Peraturan Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa dalam Pembangunan Irigasi Perspektif Siyasah Maliyah Studi Kasus di Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang dalam alokasi dana desa untuk pembangunan irigasi belum optimal, terbukti dengan banyaknya sawah yang belum diperbaiki. Selain itu, terdapat kendala keterlambatan penyaluran dana, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem manajemen siyasah maliyah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 mengenai dana desa dalam pembangunan irigasi di desa Babaktulung. Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem manajemen siyasah maliyah dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan irigasi di Desa Babaktulung secara umum telah menerapkan prinsip keadilan, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, meskipun masih terdapat kekurangan pada sumber daya manusia dan birokrasi. Pembangunan irigasi telah dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan sesuai regulasi, meskipun ada hambatan administratif. Program irigasi ini berkontribusi pada peningkatan produksi pertanian, efisiensi distribusi air, dan pemerataan akses. Pemerintah desa telah berupaya meningkatkan transparansi melalui papan anggaran desa dan forum musyawarah terbuka, namun partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan karena kurangnya pemahaman. Bahwa dengan langkah-langkah yang dilakukan, Desa Babaktulung dapat mengelola dana desa secara lebih efektif, transparan, dan sesuai peraturan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya
Siyasah Maliyah, Dana Desa, Pembangunan Irigasi
Copyright (c) 2026 Masti’ah Nurlaila, Abd. Hadi, Moh. Sa’diyin
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ATAS ANAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES HUKUM PIDANA AKIBAT KENAKALAN REMAJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 DI KABUPATEN LAMONGAN
Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang- Undang No.39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan pidana anak dan bagaimana proses penanganan perlindungan pidana anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis terhadap Sistem peradilan pidana anak yang telah diatur dalam Undang-undang No. 2. Proses Perlindungan anak harus melihat tujuan yaitu untuk mengutamakan kesehatan anak. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan, serta perlindungan yang khusus bagi anak yang bermasalah dengan hukum.
Copyright (c) 2026 Irma Permata Sari, Abd. Hadi, Nursalim
IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN PADA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI DESA KUWUREJO
Penelitian ini mengkaji implementasi asas keterbukaan dalam proses pengangkatan Perangkat Desa di Desa Kuwurejo, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, periode 2024–2025. Studi ini didasarkan pada keharusan mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan informan kunci seperti Kepala Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Panitia P3D (Panitia Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa), perangkat desa, dan anggota masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya transparansi prosedural seperti pengumuman terbuka melalui spanduk, musyawarah desa, dan pelaksanaan ujian publik telah dilakukan dan sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan, penerapan asas keterbukaan tersebut masih belum optimal. Ditemukan kesenjangan signifikan dalam akses informasi, di mana sebagian masyarakat masih tidak mengetahui adanya proses pengangkatan akibat kurangnya jangkauan sosialisasi konvensional, menyoroti kegagalan dalam mencapai transparansi substantif. Selain itu, proses ini terkendala oleh faktor fungsional dan struktural, termasuk minimnya jumlah pendaftar (terkadang hanya dua calon), yang mengurangi kompetisi dan berdampak pada kompetensi perangkat desa terpilih (dibuktikan dengan nilai calon di bawah ambang batas minimum 60). Hambatan kritis lainnya meliputi hambatan administratif selama verifikasi berkas dan keterbatasan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk mendukung sistem yang sepenuhnya kompetitif dan transparan berbasis teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai transparansi substantif diperlukan peningkatan mendesak dalam mekanisme sosialisasi, integrasi teknologi (seperti Sistem Informasi Desa), dan jaminan dukungan finansial yang memadai dari Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan integritas dan efektivitas proses rekrutmen lokal.
Akuntabilitas; Asas Keterbukaan; Implementasi; Pengangkatan Perangkat Desa; Transparansi
Copyright (c) 2026 Dwi Nur Kolipah, Ahmad Burhan, Muhyidin
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI PERBARUI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WOTAN KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
Implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 di perbarui undang-undang nomor 3 tahun 2024 dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam perspektif siyasah dusturiyah ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang, bagaimana implementasi uu. no. 6 tahun 2014 tentang meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, Bagaimana tinjaun Fiqh al- Siyasah al-Dusturiyyah tentang implementasi kewenangan pemerintahan desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti yaitu, pertama, pengumpulan data, yang terdiri dari (observasi, wawancara dan dokumentasi), langkah kedua yaitu tahap analisis data, yang menggunakan teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis dan faktual terhadap fokus penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewewenangnya, pemerintahan Desa Wotan tidak meralisasikan pembangunan desa secara maksimal sebab, selama ini pembangunan Desa Wotan yang sangat digencarkan lebih kepada sektor infrastruktur, sedangkan sektor lain tidak menjadi prioritas utama oleh pemerintahan Desa Wotan. Sejauh ini keadaan pembangunan desa wotan mulai dilesatkan, pasalnya terdapat beberapa aspek pembangunan diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat di bidang kerajinan dan kesenian batik tulis, kemudian pembangunan infrastruktur dan terakhir adalah pelayanan air bersih dengan melakukan pengeboran di setiap RW yang dilanda kekeringan saat kemarau panjang, selain itu program tersebut di atas dianggarkan oleh pemerintahan Desa Wotan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemerintahan desa Wotan untuk lebih fokus lagi dalam hal membangun dan mengembangkan potensi Desa pada segala sektor utamanya dalam hal pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat bisa lebih mandiri dan kreatif, selain itu perlu adanya pemerataan pembangunan.
Copyright (c) 2026 Muh. Aldi Agustian Firmansyah, Sholihuddin, Moh. Sa’diyin
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI CAMAT DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN RIMBO BUJANG
Pemerintahan desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan dalam pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal. Pelaksanaan fungsi pemerintahan desa memerlukan kapasitas aparatur yang memadai serta mekanisme pembinaan dan pengawasan yang efektif dari pemerintah kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Rimbo Bujang. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat telah melaksanakan pembinaan melalui rapat koordinasi, pemberian arahan administrasi, serta penyampaian informasi kebijakan. Namun, pelaksanaan pengawasan belum optimal karena keterbatasan sumber daya aparatur, perbedaan kompetensi perangkat desa, serta tidak konsistennya jadwal evaluasi. Kondisi tersebut berdampak pada ketidakteraturan administrasi dan ketidaksamaan kualitas pelayanan antar desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa, peningkatan jumlah dan fungsi pendamping kecamatan, serta penyusunan jadwal pembinaan yang berkelanjutan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Rimbo Bujang.
TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MITRA SEJAHTERA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA TAHUN 2024
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh sekelompok masyarakat yang dipercaya oleh pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan menggali potensi desa secara terstruktur, yang diharapkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Desa Payaman adalah bagian dari pemerintah Kabupaten Lamongan, yang menurut UU No. 6 tahun 2014 Desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan pokok. Pada tanggal 22 Maret 2016 didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Payaman yang bernama BUMDes Mitra Sejahtera. Penelitian ini bertujuan menjawab beberapa rumusan masalah; 1.) Bagaimana Pengelolaan BUMDes Mitra Sejahtera dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2024?. 2.) Bagaimana Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Pengelolaan BUMDes Mitra Sejahtera dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2024?. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menghasilkan data dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yang disesuaikan dengan BUMDes Mitra Sejahtera Desa Payaman. Data yang dihimpun menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber data primer, dan data sekunder. Sumber data primer berasal dari Kepala Desa, Pengurus BUMDes Mitra Sejahtera dan masyarakat di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, website, Al-qur’an, Hadist dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini, bahwa BUMDes Mitra Sejahtera Desa Payaman dinilai mampu memberikan kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), karena telah berdiri beberapa program usaha seperti program simpan pinjam, pengelolaan sampah, penjualan perlengkapan kuburan, dan Agen BNI 46 & PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang berperan dalam membantu masyarakat, dan meningkatkan pendapatan asli desa. Dalam Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap pengelolaannya sudah menjalankan prinsip-prinsip dalam siyasah maliyah yaitu dengan membentuk sebuah lembaga untuk mengelola kekayaan negara dalam hal ini yaitu kekayaan desa dengan prinsip kemaslahatan yang bersifat sosial objektif (Al-Maslahah Al-Ammah) yaitu mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan individu. Kata Kunci: Siyasah Maliyah; Pemerintah Desa; BUMDes; Pendapatan Asli Desa
Siyasah Maliyah; Pemerintah Desa; BUMDes; Pendapatan Asli Desa
Copyright (c) 2025 The Republic : Journal of Constitutional Law
ARBITRASE SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI LUAR PENGADILAN
Sengketa bisnis adalah konsekuensi logis dari suatu aktifitas kegiatan bisnis. Dengan terjadinya sengketa bisnis dapat berimplikasi berupa kerenggangan hubungan di antara pihak, terganggunya produktivitas kerja dan mengganggu aktivitas bisnis yang sedang berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan-alasan para pihak yang bersengketa dalam memilih arbitrase sebagai alteratif penyelesaian sengketa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya apabila terjadi sengketa bisnis para pihak menghendaki mekanisme penyelesaian sengketa yang paling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Salah satu pilihan mekanisme penyelesaian sengketa adalah melalui arbitrase. Arbitrase memiliki beberapa keunggulan, di antaranya para pihak dapat memilih arbiter sendiri sehingga kualitas putusannya akan lebih terjamin, pengambilan putusan lebih cepat, adanya kerahasiaan putusan arbitrase, dan hubungan para pihak akan tetap terjaga. Kata Kunci : Arbitrase, Penyelesaian Sengketa, Di luar Pengadilan
Arbitrase, Penyelesaian Sengketa, Di luar Pengadilan
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Islam telah mengatur kasus korupsi dalam fiqh jinayah, Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi di golongkan ke dalam kejahatan White Coller Crime. Dalam praktek undang-undang yang bersangkutan, korupsi adalah tindak pidana pemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau pun tidak secara langsung merugikan keuangan Negara dan perekonomian negara. Hukum Islam memandang bahwa hukuman tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengadilan negeri merupakan suatu keharusan, karena dalam al-qur’an dan hadist pun tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai hukuman yang detail kepada pelaku tindak pidana korupsi, namun hukuman hanya sebatas hukuman norma moral di masyarakat dan hukuman ancaman neraka, namun ketika memasuki harta pencurian secara tegas dalam al-qur’an menyatakan bahwa hukuman bagi orang yang mencuri harta orang lain tersebut haruslah di potong tanganya. Dalam kasus korupsi yang terjadi pada saat ini, atau lebih tepatnya kasus korupsi yang ditangani oleh pengadilan negeri ini secara hukum formal, yaitu hukum yang berdasarkan undang-undang. sepenuhnya diberikan kepada kekuasaan hakim yang mengadili, namun hakim harus mengingat norma-norma yang diterapkan di masyarakat, serta norma-norma agama.
Korupsi, Hukum Islam, Hukum Acara Pidana
PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA
Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan peranan Pancasila sebagai pedoman pandangan hidup bangsa. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, artinya setiap hal-hal dalam konteks penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, diantara hal-hal tersebut seperti peraturan, perundang-undangan, pemerintahan, sistem demokrasi, dan lain sebagainya. Pancasila harus dijunjung tinggi karena Pancasila itu adalah pandangan hidup pedoman dan ideologi negara, oleh karena itu kita sebagai warga Indonesia harus berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah melanggar nilai-nilai Pancasila, oleh sebab itu kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus ikut andil dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Semoga dengan adanya penelitian ini diharap banyak pihak-pihak masyarakat yang sadar akan pentingnya Pancasila sebagai pedoman pandangan hidup bangsa.
Pancasila; Dasar Negara; Pandangan Hidup Bangsa; Pedoman dan Ideologi Bangsa.
DISPARITAS PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, dengan acaman hukuman tergantung daripada jenis atau kriteria tindak pidana pencurian yang dilakukan. Pasal 36 KUHP menentukan bahwa “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”, sedangkan pncurian dalam hukum pidana islam merupakan perbuatan pidana yang diaancam hukuman potong tangan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah : 38, yang artinya : “Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangannya masing-masing”. Hukum pidana Indonesia dan hukum pidana islam memiliki sistem hukum dan sanksi yang berbeda bagi pelaku pencurian. Dalam hukum pidana Indonesia, latarnya berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, latarnya berasal dari Al-Qur'an dan Hadits. Ancaman pidana dalam KUHP lebih menekankan kepada ancaman pidana penjara/denda, sedangkan dalam hukum pidana Islam ancaman pidana berupa potong tangan (Had) dan ta’zir.
PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERMENSOS NO 1 TAHUN 2018 DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sembunglor, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dalam perspektif Siyasah Maliyah. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin atau rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memiliki komponen ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. Jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis yaitu penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni semua data yang telah didapat kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis. Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, staff desa, pendamping PKH dan para penerima KPM PKH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa Sembunglor dalam pelaksanaan PKH sudah cukup baik. Dapat dilihat pemerintah desa Sembunglor berperan sebagai fasilitator, koordinator, pengawas, dan mediator. Pelaksanaan program ini sesuai dengan Permensos No 1 Tahun 2018 dan telah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pencairan dana dan ketidaksesuaian data penerima. Dalam perspektif Siyasah Maliyah, pelaksanaan PKH di Desa Sembunglor telah mencerminkan nilai-nilai Siyasah Maliyah seperti prinsip keadilan (al-‘adalah), amanah, musyawarah (syura), dan kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah). namun masih ada beberapa yang belum berjalan dengan baik. Kata Kunci: Peran Pemerintah Desa; PKH; Siyasah Maliyah
GESTURE PROGRESIF BANGUNAN SISTEM HUKUM INDONESIA
Legal challenges arise as society continues to evolve, necessitating rules to guide people's actions and serve as the basis for decision-making by law enforcement. Progressive law operates in the realm of ideas and advocacy to make law more beneficial to humanity thru a legal system that is liberating, conscientious, and utilizes spiritual intelligence in serving law to humanity. This goal seems inconsistent with legal positivism, which is the general pattern for the structure of written legal systems in modern countries. The study results indicate that some joints of the Indonesian legal system have gestures that can be used to progressively move the existing legal system. Based on Article 1 paragraph (3) of the 1945 Indonesian Constitution, Indonesia is a state of law with a tendency toward the rule of law that prioritizes justice over legal certainty based on written law. The gap between societal norms and dynamics can be filled either thru responsive legislation or thru the progressive legal discovery by judges. Judges are obliged to explore, follow, and understand the legal values and sense of justice that exist within society. The development of judicial review of legislative products in the Constitutional Court and the Supreme Court also shows a shift in perspective from merely textual thinking toward a more progressive legal way of thinking. The task of enforcing and upholding the law is one that requires seriousness and steadfastness against temptation, so what is needed is a good societal culture and law enforcement resources in order for the legal system to improve.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK SKINCARE TANPA SERTIFIKASI HALAL
Pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa jenis skincare, yang didapati bahwa produk tersebut tidak memiliki sertifikasi halal dan izin edar BPOM, sehingga dapat mnimbulkan kerugian terhadap para penggunanya. Penggunaan sediaan farmasi tanpa sertifikai halal yang tidak diketahui komposisinya sehingga dapat menimbulkan dan menyebabkan efek samping yang membuat kulit menjadi merah-merah, gatal-gatal, dan iritasi. Tujuannya untuk menjelaskan upaya penylesaian sengketa pada produk sediaan farmasi yaitu skincare tanpa sertifikasi halal, efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan, atau terhadap konsumen sebagaimana putusan Nomor.171/PID.SUS/2020/PN.PTK. hasil penenlitian menunjukkan bahwa: a) perbuatan pelaku usaha dalam mengedarkan sediaan farmasi tanpa sertifikasi halal dan tidak memiliki izin edar, menunjukkan bahwa pelaku usaha tersebut melanggar hukum, b) terdapat beberapa faktor yang menybabkan pelaku usaha mengedarkan poduksediaan farmasi tanpa sertifikasi halal, c.) efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan, atau terhadap konsumen sebagaimana putusan Nomor.171/PID.SUS/2020/PN.PTK belum memenuhi hak-hak konsumen pasal 4 huruf a UUPK. Kata Kunci: Legal, Konsumen, Perlindungan, Skincare
PERAN ADVOKASI DALAM MENCEGAH KORUPSI DI DUNIA USAHA
Profesi hukum sangatlah lekat mengenai advokasi. Advokasi secara bahasa Belanda Advocaat/Advocateur yang berarti pengacara atau pembela. Oleh karena itu advokasi sering diartikan sebagai kegiatan pembelaan kasus atau perkara dipengadilan. Advokasi merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan yang berpihak Kemasyarakat secara bertahap maju. Sedangkan korupsi adalah suatu bentuk ketidak jujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalah gunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Maka dari itu hubungan advokasi terhadap pencegahan korupsi sangatlah mempunyai peranan yang penting yaitu untuk membangun hubungan yang baik antara regulator dan pelaku dunia usaha, menghimpun keluhan, mendorong perbaikan dan solusi, serta melakukan pemetaan titik rawan korupsi, advokasi daerah dapat membantu menciptakan iklim bisnis yang lebih adil dan terhindar dari korupsi. Kata Kunci: Pengertian Advokasi, Pengertian Korupsi, Peran Advokasi
FATWA MUI NO. 33 TAHUN 2011 TENTANG HUKUM PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN DARI SERANGGA COCHINEAL (KARMIN)
MUI merupakan badan pemerintah yang menjadi naungan kalangan umat Islam dalam menyelesaikan kemaslahatan umat baik tentang kehalalan suatu produk maupun hal-hal yang menunjang kemaslahatan umat Islam. Seperti yang kita ketahui MUI meluncurkan fatwa yang menjadi pro dan kontra di berbagai kalangan lembaga tentang hukum pewarna makanan dan minuman dari serangga cochineal (Karmin). Dengan berbagai fatwa yang mencuat didukung dengan gagasan-gagasan ilmuwan serta ulama yang dapat membantu meluruskan hal yang sepatutnya dijelaskan kepada kalangan masyarakat Islam tentunya yang merasa cemas dengan beredarnya makanan dan minuman yang mengandung pewarna Karmin. Sejatinya pewarna makanan Karmin ini dianggap halal oleh MUI karena tidak terdapat madharat didalamnya, melalui ijtihad dari berbagai kalangan ulama diharapkan lewat fatwa ini memunculkan efek yang baik untuk umat. Kata Kunci: Fatwa, MUI, Pewarna Karmin.
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG BERPEDOMAN DALAM BERMEDIA SOSIAL
Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 sebagai pedoman dalam penggunaan media sosial bagi Masyarakat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam eksistensi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 yang diharapkan menjadi pedoman dalam penggunan media sosial bagi masyarakat Islam. Kedudukan Fatwa MUI termasuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoamn Bermuamalah melalui Media Sosial bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Meskipun begitu pada umumnya pengguna media sosial khususnya masyarakat muslim telah bermuamalah melalu media sosial sesuai dengan al-qur’an dan hadis yang pada dasarnya sejalan dengan hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial yang ada dalam Fatwa MUI. Sekalipun MUI menghadapi banyak kendala dalam sosialisasi namun semangat dan upaya MUI untuk mengingatkan kepada pengguna media sosial agar bermuamalah sesuai dengan ajaran agama Islam sangat patut untuk diparesiasi dan dihimbau kepada masyarakat muslim untuk terus meningkatkan rasa kepedulian untuk membantu menyebarkan kebaikan termasuk isi dari fatwa ini. Implikasi penelitian ini yakni dengan adanya Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 juga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada pemerintah agar lebih memberikan perhatian terhadap Majelis Ulama Indonesia sehingga dapat bekerja maksimal demi bangsa dan dapat menghasilkan lebih banyak fatwa yang diserap menjadi Undang-Undang agar secara langsung dapat memberikan kekuatan hukum yang mengikat. Kata Kunci: MUI, Sosial Media, Fatwa
DINAMIKA FATWA DARI KLASIK KE KONTEMPORER
Artikel ini membahas mengenai perubahan karakteristik fatwa dari fatwa klasik ke fatwa kontemporer, khususnya fatwa ekonomi syariah di Indonesia jika dibandingkan dengan fatwa-fatwa ulama terdahulu. Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa perubahan karakteristikfatwa DSN-MUI terletak pada; a) fatwa yang memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan UndangUndang; b) fatwa ditujukan khusus bagi lembaga keuangan dan kewenangan khusus di bidang ekonomi syariah; c) fatwa tidak lagi merupakan jawaban atas suatu pertanyaan akan tetapi respon aktif dari DSN-MUI. Kata Kunci: Fatwa Klasik, Fatwa Kontemporer, Fatwa Ekonomi Syariah
STATUS NASAB DAN KEWARISAN ANAK HASIL SEWA RAHIM PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
Semakin majunya zaman sekarang ini khususnya dibidang teknologi dalam bidang ilmu kedokteran. Muncul berbagai penemuan teknologi dalam bidang ilmu kedokteran. Muncul berbagai penemuan teknologi dibidang rekayasa genetik, dalam upaya membantu dan menolong suami istri yang tidak dapat hamil, rekayasa genetik tersebut diantaranya dengan munculnya program tersebut dengan syarat sperma dan ovum dari suami istri kemudian ditransplantasikan kedalam rahim istri (wanita pemilik ovum). Penelitian ini berjudul Status Nasab Dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapata Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang status nasab dan kewarisan anak hasil sewa rahim dan juga bagaimana pendapat KHI tentang status nasab dan kewarisan anak hasil sewa rahim. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan membaca dan memahami argumentasi dan dalil yang digunakan. Kajian dilakukan dengan menganalisa semua data secara deskriptif dan komparatif, jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia mengharamkan sewa rahim dalam segala bentuknya.Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nasab anak yang lahir dari proses sewa rahim kepada ibu yang mengandung dan melahirkan. Sedangkan dalam masalah kewarisannya berdasarkan perspektif fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa hak warisnya juga dari ibu yang melahirkan tersebut. Kata Kunci : Nasab; Waris; Fatwa
KASUS KONTEN ASUSILA HOTMAN PARIS SEBAGAI PELANGGARAN KODE ETIK
Tingkah laku dan perilaku yang diharapkan dari seorang advokat diatur dalam kode etik advokat Indonesia yang melarang perilaku yang dapat merugikan martabat profesi hukum. Seorang pengacara ternama di Indonesia bernama Hotman Paris terlibat perselisihan atas materi tidak etis yang diposting di media sosial. Penelitian ini memadukan kajian literatur dengan prosedur peradilan normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, khususnya memanfaatkan contoh pelanggaran kode etik yang dilakukan Hotman Paris. Temuan penelitian menunjukkan adanya ketidaksepakatan mengenai profesionalisme dan etika dalam praktik hukum, serta penyebaran konten yang dianggap tidak sesuai dan merendahkan profesi hukum. Kasus konten tidak etis Hotman Paris menegaskan betapa pentingnya kepatuhan Kata Kunci: Kode etik, Advokat, Asusila
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA
Abstrak : Anak merupakan titipan Allah SWT, tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus, sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi. Di antara bentuk perlakuan tidak manusiawi tersebut adalah perlakuan kejahatan seksual, yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi anak. Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Tindakan kriminal yang menyangkut kehormatan adalah perbuatan khalwat, Proses penyelesaian perkara khalwat ditemukan kendala-kendala oleh aparat penegak hukum sehingga perkara tersebut tidak dilimpahkan sampai ke Mahkamah Syar’iyah. Kendala perbedaan terhadap pengkategorikan khalwat, karena masih kentalnya hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, hukum yang masih belum sempurna, masih kurangnya petugas wilayatul hisbah, masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat, dan faktor lingkungan. Namun, hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rancangan hukum pidana untuk kasus kekerasan seksual menjadi suatu hal yang urgensi, mengingat maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Pembuatan udang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, upaya perlindungan terhadap kekerasan seksual anak di bawah umur serta sanksi terhadap korban kasus kekerasan seksual dapat dijalankan dengan baik. Kata Kunci : kekerasan seksual, anak, hukum pidana, hukum islam
Copyright (c) 2024 The Republic : Journal of Constitutional Law
TAWURAN DARI SUDUT PASAL 170 DAN PASAL 358 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cakupan pasal 170 dan pasal 358 KUHP berkenaan dengan peristiwa tawuran (perkelahian beramai-ramai) dan bagaimana ketentuan tentang penyertaan tindak pidana dalam kaitannya dengan Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, dapat disimpulkan: 1. Penuntutan terhadap peristiwa tawuran (perkelahian beramai-ramai) yang mengganggu ketertiban umum/meresahkan masyarakat, baik yang mengakibatkan terjadinya korban (luka, luka berat, mati, atau kerusakan barang) maupun yang tidak mengakibatkan korban, lebih tepat dikenakan Pasal 170 KUHP. Jika tawuran menimbulkan korban luka berat atau mati barulah dapat dituntut berdasarkan Pasal 358 KUHP. 2. Peristiwa tawuranpada umumnya melibatkan cukup banyak orang sehingga akan selalu dikaitkan dengan ketentuan tentang penyertaan melakukan tindak pidana. Kata kunci: tawuran, pasal 170, pasal 358, kitab undang-undang hukum pidana.
NASIONALISME DAN INTEGRASI INDONESIA: NASIONALISME PANCASILA
Of course, all the people of this nation do not want to be said to be a "hypocrite", namely a person who denies existing values envisioned, formulated and enforced by our predecessors. In this case, Gaining independence and upholding national dignity are ideal swhich was fought for by the founders of this nation. However, what happened it seems that the ideals that had been realized have now been denied. Some in among us have become "hypocrites", so that our self-esteem as a nation seems to have disappeared and is even happy to be that nation "unjusted and colonized". In order to criticize current behavior seems off the mark, this article will invite all components to take a look go back to history, so you can see how noble the struggle of the people was the founders of this nation because they have upheld noble values seems to be reflected in Pancasila. Likewise, looking at history will visible, it is true that the spirit of nationalism has been embedded in the person as Indonesian people, or it turns out we are just hypocrites. In fact, many components of this nation have denied the values ​​of Pancasila, so it is difficult to be said to be a group with a soul nationalism. Why not, don't some people already attach importance? himself, for example, by carrying out corrupt practices or doing whatever even in order to obtain what he wants, for example power. As well as, It turns out that this nation's government doesn't have the power, so they let it go and even give other nations the opportunity to bully and oppress. It is clear that colonialism in its physical form has disappeared from this nation, of course but isn't neocolonialism already growing which is actually more painful, because it seems as if this nation has been tormented for a long time and did not immediately find healing. Keywords: Hypocrisy, nationalism, neocolonialism, corruption, Pancasila, and history.
PROBLEMATIKA ATAS PUTUSAN MK TERHADAP BATASAN UMUR CAPRES-CAWAPRES (PASAL 169 HURUF Q UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017)
The purpose of the Constitutional Court is to protect the Constitution so that it is in accordance with the principles of legal constitutionality. the public was shocked by the decision of the Constitutional Court (MK) which was considered controversial. This article uses a descriptive qualitative method using the library research analysis method. The author will conduct research on books, journals, magazines, newspapers both offline and online. In its decision, the Constitutional Court decided that regional heads under the age of 40 can nominate themselves as candidates for president or vice president, if they have previously served or are currently carrying out duties as regional heads. The impact of the Constitutional Court's decision to grant the addition of the narrative to Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 does not only have an impact on agitation and the political map ahead of the 2024 election. However, the impact could be even more dire. Not only among contestants in the 2024 election, heated escalation is also occurring in society. What state institutions can still be trusted, the Constitutional Court has become a tool of power, corruption is rampant in ministries, the Corruption Eradication Commission (KPK) should supervise the implementation of the Corruption Law. in fact, it turned out to have become a "vicious circle."
PENGARUH PERGANTIAN ANTAR WAKTU TERHADAP REPRESENTASI KONSTITUEN DI PARLEMEN
This study examines the influence of inter-time replacement on constituent representation in parliament with the research method used, namely normative research. This study uses secondary and primary data, the secondary data referred to here is in the form of references or libraries, including literature books, journals, articles, and legislation. Primary legal materials are laws and regulations, official documents, court decisions, and the constitution. The results of the study concluded that PAW can reduce public trust in legislative institutions, PAW has a major influence on political parties to determine who has the right to occupy parliamentary seats and PAW can influence legislative accountability. Keywords: legislature, parliament, constituents, inter-time change
PELUANG DAN TANTANGAN: EKSISTENSI PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN DI ERA GLOBALISASI
The market is a place where sellers and buyers meet to carry out transactions and fulfill daily needs. As time goes by, the types of markets in Indonesia do not only contain traditional markets but there are also modern markets. Traditional markets and modern markets are proof that our country is increasingly developing. This development is influenced by the phenomenon of globalization in several countries, making it easier for traders to invest. This investment can take the form of building supermarkets, hypermarkets, etc. as modern markets. The emergence of this development will certainly give rise to new challenges in the world of trade. Apart from the emergence of challenges, of course there will also be opportunities that can be obtained from traditional markets and modern markets. It cannot be denied that in this era of globalization, the development of communication technology is also growing, where someone can shop for whatever goods they want just via cellphone, they can even make payments online. However, there are still many people who are still unable to move away from habits that have been their custom since ancient times, such as shopping at the market (not through online media). Surveys have proven that the distance between traditional markets and modern markets is not has a lot of influence in the world of commerce. Because each trader has their own way of promoting the goods they sell. Either from social media or from reviews from customers who have been to the merchant's location. Therefore, the researcher will discuss the challenges and opportunities that traders will get in traditional markets and modern markets.
Traditional markets, modern markets, globalization
ANALISIS PERBUATAN OBSTRUCTION OF JUSTICE & PENYELEWANGAN NILAI PANCASILA YANG DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN
The governor the case regarding Obstruction of Justice became a hot topic of conversation among the people. Now, problems related to law enforcement officials, namely the police, continue to be in the public spotlight and make people wonder what the role and law enforcement is, which is one of the offenses in the occurrence of Obstruction of Justice in premeditated murder cases, and what is the relationship between police rules and police officers? others who also investigated Obstruction of Justice's actions in this premeditated murder case. The purpose of this paper is to analyze and find out whether there are problems with the disappearance of evidence in cases of premeditated murder committed by elements of the police which ultimately lead to Obstruction of Justice. The results of this paper emphasize that there is a need for firmness in applying criminal sanctions to enforce police officers who commit Obstruction of Justice in the article on premeditated murder.
PERATURAN DESA DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA
As we know at the village government level, power is held by the Village Head together with village officials who are under the leadership of a Regent as the highest government authority at the Regency and/or Mayor at the City level. The implementation of village governance is also good in terms of development, the development of village communities must be based on Pancasila as the Staaffundamentalnorm, the 1945 Constitution, the concept of the Unitary State of the Republic of Indonesia and also Bhineka Tunggal Ika. Absolute guidelines for administering village administration are regulated in Article 2 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. running the government, holders of governmental power both at the center and in the regions have the authority to issue a policy related to discretion in their position. Even so, the policy must still be based on the applicable positive law. In forming government regulations, both central and regional must still be guided by the provisions in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation. In relation to village government, there is a form of regulation known as Village Regulation or Perdes. This is regulated in Article 26 of the Village Law as a juridical basis. However, Article 7 of Law Number 12 of 2011 does not find this form of regulation in the hierarchy of laws and regulations in Indonesia. Perdes is a form of government apparatus discretion at the village level, according to Freies Ermessen. Nevertheless, its implementation is not without limitations. The law is tasked with taking the role of preventing and anticipating arbitrariness.