Kedudukan Komnas HAM sebagai Auxiliary state

Abstract

Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai auxiliary state organ dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam penanganan pelanggaran HAM berat. Keberadaan Komnas HAM menjadi penting karena perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara dalam kerangka negara hukum. Namun, dalam praktiknya, Komnas HAM masih menghadapi berbagai persoalan kelembagaan, terutama terkait kedudukannya yang tidak disebut secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945, keterbatasan kewenangan dalam proses penanganan pelanggaran HAM berat, lemahnya daya paksa rekomendasi, serta tidak jelasnya mekanisme hubungan kelembagaan antara Komnas HAM, Kejaksaan Agung, DPR, dan Presiden. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Komnas HAM berkedudukan sebagai lembaga negara independen yang bersifat penunjang, bukan lembaga negara utama, tetapi memiliki arti konstitusional karena menjalankan fungsi perlindungan HAM. Dalam penanganan pelanggaran HAM berat, Komnas HAM memiliki kewenangan penyelidikan, tetapi belum memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan sehingga proses penyelesaian perkara sering terhambat. Oleh karena itu, penguatan Komnas HAM perlu dilakukan melalui pembaruan regulasi, penguatan kewenangan, perbaikan koordinasi kelembagaan, peningkatan independensi, serta pembentukan mekanisme tindak lanjut yang lebih mengikat.