POLITIK PEMBANGUNAN DALAM LOGIKA DEMOKRASI REPRESENTATIF
(Studi Kasus Pembangunan di Kabupaten Lamongan)
DOI:
https://doi.org/10.55352/htn.v2i1.842Kata Kunci:
Politics, Regional Autonomy, DevelopmentAbstrak
Demokrasi adalah suatu sistem politik yang banyak digunakan oleh banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Pemilu adalah salah satu yang memang lekat dengan demokrasi. Sehingga mempunyai rangkai berupa pemilihan presiden, pemilhan kepala daerah dan pemilihan legisltaif. Dalam pekembanganya pilkada menjadi magnet yang menarik banyak pihak untuk melakukan penelitian. Dengan dasar bahwa aka nada pembangunan yang baik secara demokratis dengan adanya pilakda sebagai bagian yang lengkat dengan adanya sistem otonomi daerah. Dengan demikian ada harapan besar bahwa hasil dari pilkada tersebut akan menciptakan pembangunan yang merata dengan asumsi bahwa pengelolaan uang daerah menjadi maksimal. Hanya saja yang terjadi tidak demikian maka kami mencoba untuk melakukan studi yang sederhana tentang pembangunan yang berbasis representasi dukungam bukan karena kebutuhan dari daerah tersebut. Hal ini kemudian terjadi di Lamongan bahwa ada ketimpangan pembangunan, wilayah pantura terlihat pembangunannya lebih massif daripada pembangunan yang ada di daerah lamongan selatan.
Unduhan
Referensi
Amin Rais, Pengantar Dalam Demokrasi dan Proses Politik, LP3ES, Jakarta,1986 hal. 5
Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).hal.
Anugerah, D. (2011). Marketing Politik: Urgensi dan Posisinya dalam Komunikasi Politik. Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies, 5(18),
Aser, F. (2016). HUBUNGAN PILKADA SERENTAK DAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN ANTAR PEMERINTAH DAERAH (Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah Beralih dari Logika Sektoral Menuju Logika Kewilayahan). Jurnal Politikologi,
Ibadurrahman, I. (2021). Implementasi dan Dampak Politik Transaksional (Mahar Politik) Dalam Pilkada Terhadap Pembangunan di Daerah. Lex Renaissance, 6(4),
Irawan, B. B. (2016). Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat, 5(1).
Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Eka NAM Sihombing, “Relasi Aspek Sosial dan Budaya Dengan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20 No.02, 2020,
Mutmainah, I., & Cahyono, H. (2021). Strategi Pengembangan Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Kabupaten Lamongan. Independent: Journal of Economics, 1(1),
Rahmatulloh, R. (2019). Wajah Demokrasi Jakarta Dalam Potret Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 18(2),
Seymour, R., & Turner, S. (2002). Otonomi daerah: Indonesia's decentralisation experiment. New Zealand Journal of Asian Studies, 4,
Simamora, J. (2011). Eksistensi pemilukada dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 23(1),
Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia,Alumni, Bandung, 1992,
