PERATURAN DESA DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Abstrak

Seperti kita ketahui level pemerintahan desa, kekuasaan dipegang oleh Kepala Desa Bersama perangkat desa yang berada dibawah kepemimpinan seorang Bupati sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Kabupaten dan/atau Walikota di tingkatan Kota. Penyelenggaraan pemerintahan desa baik juga dalam hal pembangunan, pembinaaan masyarakat desa harus didasari atas Pancasila sebagai Staaffundamentalnorm, UUD 1945, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Bhineka Tunggal Ika. Pedoman mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. menjalankan pemerintahan, pemegang kekuasaan pemerintahan baik pusat maupun di daerah berwenang untuk mengeluarkan suatu kebijakan terkait diskresi dalam jabatannya. Walaupun demikian, kebijakan tersebut tetaplah harus berlandasakan pada hukum positif yang berlaku. Dalam pembentukan peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah tetap wajib berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam kaitannya dengan pemerintahan desa, terdapat bentuk peraturan yang dikenal dengan Peraturan Desa atau Perdes. Hal ini diatur dalam Pasal 26 Undang - Undang Desa sebagai landasan yuridis. Namun, dalam Pasal 7 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak ditemukan bentuk peraturan tersebut dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perdes merupakan bentuk diskresi aparatur pemerintahan di level desa, berdasarkan Freies Ermessen. Kendatipun demikian, pelaksanaannya bukanlah tanpa batasan. Hukum bertugas untuk mengambil peranan mencegah dan mengantisipasi kesewenang-wenangan.