Fatwa MUI tentang Produk Israel (Mendukung Israel dan Mendukung Produk yang Dukung Israel Haram)
DOI:
https://doi.org/10.55352/hki.v2i1.912Keywords:
MUI fatwa, Islamic Law and LegislationAbstract
The Indonesian Ulema Council (MUI) is an organization that can provide advice and suggestions regarding legal, religious and social issues, through its product called fatwa. Even though MUI fatwas do not have the same position as positive law which has binding power for all citizens, MUI fatwas can or can have binding power after first being transformed into statutory regulations. In fact, the fatwas produced by the MUI have made a positive contribution to the Indonesian regulatory system, both in criminal and civil law. The existence of MUI fatwas has become the most important part of the national legal system within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia which is based on the first principle, namely Belief in One Almighty God and one of the living laws is Islamic law. However, it is felt that the authority of fatwas has not yet received its proper place and position in national and state life, and even MUI fatwas are still being debated and considered cynical.
Downloads
References
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal.240
Ahyar A.Gayo,SH,MH dan Tim dalam Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal. 76
Zafrullah Salim, Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan. Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI Tahun 2012. Hal.21
Sumber : https://tirto.id/fatwa-itu-tak-mengikat-semua-ulama-yang-belajar-tahu-itu-chCc (Diakses tgl 13 Desember 2023 pukul 10.02 WIB)
Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,hal.131
Penjelasan UUD 1945 (sebelum diubah) : “Undang-Undang Dasar suatu negara hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.”
https://mui.or.id/ sejarah-mui, diakses tanggal 12 Desember 2018. Lihat juga Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syariah, Kafa Publishing, Bandung, 2008, hlm. 409.
