CORRUPTION ERADICATION COMMISSION (KPK) AS AN ANTI-CORRUPTION DA'WAH MEDIA IN INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.55352/kpi.v6i2.1669Keywords:
Corruption, Law, Qualitative, Phenomenon, GovernmentAbstract
The Corruption Eradication Commission (KPK) was inaugurated in 2004. Since then, many corruption scandals or cases in Indonesia have been revealed, ranging from billions or trillions of rupiah. Of course, the findings of the KPK have surprised many people, it turns out that corruption is rampant and increasingly rampant in Indonesia. So special measures are needed to be able to reduce the number of corruption cases in Indonesia. As a large country, Indonesia should be able to implement strong laws and not discriminate against handling corruption cases. The KPK as a media for anti-corruption preaching in Indonesia seems to have done its utmost to be able to reduce the number of corruption cases in Indonesia, it just takes time and requires the role of all levels of society. The method in this study uses descriptive qualitative research, describing existing phenomena using representative data such as books, scientific journals, online news and other sources that are considered relevant. Literature studies are also used to support this simple research. The preaching or anti-corruption campaign carried out by the KPK has actually been quite optimal, but it requires the role of many levels of society to be able to produce maximum results. The government, through its power structure, must also be able to encourage the Corruption Eradication Committee (KPK) to be more effective in taking action against corruption cases so that related parties are able to consciously realize a corruption-free Indonesia.
References
Aiman, R. (2024). Hukum dan korupsi: Tantangan dan solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Peradaban Journal of Law and Society, 3(1), 16-30. an-muthahari-dan-muhammad-abduh-sebuah-telaah-komparatif-3&catid=44:mirasemoshtarak&Itemid=145 diakses pada 24/02/2025 pukul 20.00 WIB.
Arsyad, Korupsi Dalam Perspektif HAN, 2
Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 18(1).
Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 18(1).
Dalam Hamzeh Ali Vahidi, 2011, Pemikiran Muthahari dan Muhammad Abduh; Sebuah Telaah
Fathoni, T. (2019). Pesantren dan Penanaman Sikap Anti Korupsi. Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 1(1), 26-42.
Hamzah, A. (2005). Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional.
Hardjaloka, L. (2014). Studi penerapan e-government di indonesia dan negara lainnya sebagai solusi pemberantasan korupsi di sektor publik. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 3(3), 435-452.
Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi Dalam Perspektif HAN(Jakarta: Sinar Grafika, 2013)., 1-28
Komparatif, Lembaga Pendekatan Mazab-Mazab Islam,
Kurniawan, T. (2009). Peranan akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di pemerintahan. BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 16(2), 8.
Muallifin, M. D. A. (2015). Problematika Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 3(2), 311-325.
Muhtar, M. H. (2019). Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. Jambura Law Review, 1(1), 68-93.
Muhtar, M. H. (2019). Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. Jambura Law Review, 1(1), 68-93.
Natalia, D. L. (2019). Media massa dan pemberitaan pemberantasan korupsi di Indonesia. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 5(2), 57-73.
Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. El-Dusturie, 1(1).
Saifulloh, P. P. A. (2017). Peran perguruan tinggi dalam menumbuhkan budaya anti korupsi di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(4), 459-476.
Santoso, L., & Meyrasyawati, D. (2015). Model Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. JRP (Jurnal Review Politik), 5(1), 22-45.
Santoso, L., Meyriswati, D., & Alfian, I. N. (2014). Korupsi dan mentalitas: kendala kultural dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, 27(4), 173-183.
Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 15(3), 249-262.
Sheikh Ahmad Mahmoud, 1995, The Dakwah to Islam, First Edition, www.khilafah.com, (1/8/2010, 08:25pm)
Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1996, Hlm. 115, n.
Sugiarto, T. (2013). Peranan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jurnal Cakrawala Hukum, 18(2).
Suprapto, B. DAKWAH ISLAM DAN GERAKAN SOSIAL ANTI KORUPSI.
Suprihanto, E., Utama, Y. J., & Cahyaningtyas, I. (2023). Reformulasi pemberantasan korupsi di Indonesia: Perspektif kepolisian menghadapi korupsi sebagai ancaman perang proksi. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(1), 204-219.
Suyanto, A. A. (2018). Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jurnal USM Law Review, 1(1), 39-67.
Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi, PENDIDIKAN ANTIKORUPSI UNTUK PERGURUAN TINGGI,Edisi Revisi.(Jakarta: Kemenristekdikti, 2018).
Umar, H. (2012). Pengawasan untuk pemberantasan korupsi. Jurnal Akuntansi dan auditing, 8(2), 109-122.
Waluyo, B. (2014). Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia. Jurnal Yuridis, 1(2), 169-162.
Internet
http://www.taqrib.info/indonesia/index.php?option=com_content&view=article&id=767:pemikir
https://news.detik.com/berita/d-7052578/kpk-pengertian-struktur-organisasi-tugas-hingga-sejarah diakses pada 25/03/2025 Pukul 19.30 WIB
https://www.tempo.co/hukum/sejarah-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-hingga-terbentuk-kpk--1188954 diakses pada 25/03/2025 Pukul 19.45 WIB
